Mengapa Kepatuhan APAR Bukan Sekadar Formalitas?

Banyak perusahaan masih menganggap Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai alat pelengkap semata. Padahal, kelalaian dalam perawatan dan inspeksi APAR bisa berujung pada sanksi pelanggaran APAR yang berdampak langsung pada reputasi, biaya operasional, bahkan keselamatan pekerja.

Menurut regulasi Permenaker No. 4 Tahun 1980, setiap tempat kerja wajib menyediakan dan merawat APAR sesuai standar K3. Artinya, APAR tidak boleh sekadar ada, tapi juga harus berfungsi dengan baik, rutin diperiksa, dan sesuai jenis risiko kebakaran di lokasi.

Sebagai contoh, perusahaan yang gagal melakukan inspeksi rutin bisa kehilangan sertifikasi SMK3 atau bahkan dikenai sanksi administratif dari Dinas Tenaga Kerja. Untuk memahami cara melakukan pemeriksaan yang benar, Anda bisa membaca artikel terkait Checklist Inspeksi APAR Sesuai Standar K3.

1. Sanksi Administratif dari Pemerintah

Sanksi pertama yang paling umum adalah teguran administratif dari pengawas ketenagakerjaan. Biasanya, sanksi ini diberikan setelah inspeksi lapangan menunjukkan bahwa sistem proteksi kebakaran tidak memenuhi standar.

Perusahaan dapat dikenai peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan operasional, bahkan pencabutan izin usaha apabila pelanggaran terus berulang. Hal ini tertuang dalam Pasal 190 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang menekankan pentingnya penerapan K3 secara menyeluruh.

Selain itu, pengawas K3 juga dapat merekomendasikan audit ulang terhadap sistem proteksi kebakaran di perusahaan Anda.

🔗 Pelajari juga: Panduan Lengkap Regulasi APAR Indonesia (B2B)

2. Risiko Kerugian Finansial dan Asuransi

Asuransi kebakaran sering kali mencantumkan klausul bahwa perlindungan hanya berlaku apabila sistem APAR di lokasi memenuhi standar K3 dan SNI 03-3985-2000. Artinya, jika terjadi kebakaran dan ditemukan kelalaian pada perawatan APAR, perusahaan bisa kehilangan hak klaim asuransi.

Kasus nyata pernah terjadi pada sebuah gudang logistik di Jawa Barat, di mana sistem APAR tidak pernah diperiksa selama dua tahun. Ketika kebakaran terjadi, pihak asuransi menolak klaim senilai miliaran rupiah karena ditemukan segel APAR sudah rusak dan tekanan tabung nol.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa pelanggaran kecil bisa berujung pada kerugian besar.

3. Potensi Tuntutan Hukum dan Pidana

Sanksi pelanggaran APAR tidak hanya berhenti pada ranah administratif. Jika kebakaran menyebabkan korban jiwa akibat kelalaian sistem proteksi, manajemen bisa dikenai tuntutan pidana sesuai UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pelanggaran ini termasuk dalam kategori negligence atau kelalaian yang menimbulkan bahaya terhadap pekerja. Dalam kasus ekstrem, penanggung jawab K3 dapat dijerat pasal pidana dengan ancaman denda hingga Rp 100 juta atau kurungan 3 bulan, tergantung tingkat pelanggaran.

🔗 Baca juga: Poin Penting Permenaker & SNI Terbaru tentang APAR

4. Kehilangan Sertifikasi K3 dan Reputasi Perusahaan

Bagi perusahaan berskala besar, kepatuhan terhadap standar keselamatan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari reputasi bisnis.
Sertifikasi seperti SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atau ISO 45001:2018 dapat dicabut apabila ditemukan pelanggaran berat terhadap pengelolaan APAR dan sistem proteksi kebakaran.

Kehilangan sertifikasi ini bisa berdampak langsung pada hubungan bisnis, terutama jika perusahaan bekerja sama dengan lembaga BUMN atau multinasional yang menjadikan compliance sebagai syarat kontrak.

Selain itu, citra perusahaan juga dapat menurun di mata karyawan dan masyarakat. Karena itu, melakukan inspeksi bulanan APAR bukan hanya soal kepatuhan, tapi juga investasi reputasi jangka panjang.

5. Ancaman Keselamatan Nyata di Tempat Kerja

Sanksi hukum memang menakutkan, tetapi risiko terbesar sebenarnya adalah hilangnya nyawa atau cedera akibat sistem APAR yang gagal berfungsi.
Kebakaran bisa menyebar dalam waktu kurang dari 3 menit, dan tanpa APAR yang siap pakai, peluang penyelamatan menjadi sangat kecil.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak insiden kebakaran industri terjadi karena tekanan APAR turun, selang bocor, atau media pemadam sudah kedaluwarsa. Dengan melakukan perawatan APAR secara berkala, risiko ini bisa ditekan hingga lebih dari 70%.

🔗 Pelajari juga panduan lengkap: Perawatan Rutin dan Masa Kadaluarsa APAR Wet Chemical

Langkah Pencegahan Pelanggaran APAR

1. Buat Jadwal Inspeksi Bulanan dan Tahunan
   Pastikan semua APAR diperiksa tekanan, segel, label, dan masa kedaluwarsa setiap bulan.
2. Sertifikasi Petugas K3 dan Fire Safety Officer
   Petugas yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki pelatihan K3 dasar dan pemahaman SNI.
3. Gunakan Form Checklist Inspeksi APAR
   Dokumentasi perawatan penting sebagai bukti kepatuhan saat audit.
4. Gunakan Vendor Bersertifikat
   Saat isi ulang APAR, pastikan vendor memiliki izin resmi dari Kemenaker.
5. Sosialisasi Internal Tentang K3
   Edukasi karyawan agar paham cara menggunakan APAR saat keadaan darurat.

FAQ (Pertanyaan Umum tentang Sanksi Pelanggaran APAR)

1. Siapa yang bertanggung jawab jika perusahaan melanggar standar APAR?
Penanggung jawab utama adalah pimpinan perusahaan dan petugas K3 yang ditunjuk secara resmi.

2. Apakah perusahaan kecil juga wajib memiliki APAR?
Ya. Semua tempat kerja, termasuk ruko dan kantor kecil, wajib memiliki APAR sesuai klasifikasi risiko kebakaran.

3. Apa saja jenis pelanggaran umum terkait APAR?
APAR tidak terpasang di tempat yang mudah terlihat, tekanan tabung nol, media kedaluwarsa, atau tidak memiliki label SNI.

4. Apakah audit K3 memeriksa APAR?
Ya. APAR menjadi bagian penting dalam checklist audit K3 karena merupakan proteksi kebakaran pertama.

5. Bagaimana cara menghitung jumlah APAR yang dibutuhkan?
Gunakan pedoman radius jangkauan 15 meter dan luas area, atau baca panduannya di Cara Menghitung Kebutuhan APAR di Tempat Kerja.

Sudahkah APAR di tempat kerja Anda memenuhi standar K3 dan SNI?
🚨 Jangan tunggu sampai pelanggaran terjadi!
Hubungi tim Karina Fire untuk mendapatkan inspeksi gratis dan konsultasi profesional seputar perawatan, isi ulang, serta audit kepatuhan APAR Anda.